Berita

Pendahuluan Memasuki awal tahun 2026, pemerintah Indonesia kembali melakukan penyesuaian kebijakan fiskal melalui penerbitan sejumlah peraturan pajak terbaru. Kebijakan ini dirancang untuk menjaga stabilitas penerimaan negara, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi global dan nasional. Tercatat, terdapat lima peraturan pajak utama yang mulai berlaku efektif sejak Januari…

Selengkapnya Pemerintah Rilis 5 Peraturan Pajak Terbaru Berlaku Januari 2026, Ini Dampaknya bagi Wajib Pajak

Pendahuluan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kewajiban ini berlaku bagi seluruh kelompok wajib pajak orang pribadi, termasuk karyawan swasta, Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, maupun Polri. Meskipun terlihat sederhana, masih banyak wajib…

Selengkapnya 5 Waktu Terbaik Lapor SPT Tahunan Pribadi untuk Karyawan, ASN, TNI & Polri

Pendahuluan Transformasi digital di bidang perpajakan terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) guna meningkatkan efektivitas, transparansi, dan kemudahan layanan bagi wajib pajak. Salah satu langkah strategis yang tengah menjadi perhatian luas adalah implementasi Coretax Administration System (Coretax) sebagai sistem terpadu administrasi perpajakan nasional. Seiring dengan implementasi tersebut, muncul kekhawatiran di kalangan wajib pajak mengenai…

Selengkapnya DJP Tegaskan Deadline Aktivasi Akun Coretax Tidak Mutlak di Akhir 2025

Pendahuluan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menetapkan kebijakan strategis di bidang ketenagakerjaan. Gubernur DKI Jakarta secara resmi menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku mulai awal tahun berjalan. Keputusan ini disambut positif oleh para pekerja karena diharapkan mampu menjaga daya beli di tengah meningkatnya biaya hidup di Jakarta. Namun, di balik kabar baik tersebut, muncul…

Selengkapnya UMP DKI Jakarta Resmi Naik! Simak 5 Fakta Penting dan Perhitungan Pajaknya

Pendahuluan Menjelang akhir tahun anggaran, isu mengenai penerimaan pajak kembali menjadi sorotan publik. Salah satu topik yang ramai diperbincangkan adalah dugaan praktik “ijon pajak”, yaitu anggapan bahwa pemerintah melalui otoritas pajak melakukan percepatan pemungutan pajak yang sejatinya belum terutang demi mengejar target penerimaan negara. Isu ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha dan wajib pajak…

Selengkapnya 5 Hal Krusial Soal Isu Ijon Pajak Jelang Akhir Tahun Menurut Dirjen Pajak

Pendahuluan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78 Tahun 2025 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara menegaskan satu hal krusial: penghitungan kebutuhan jabatan fungsional (JF) bukan sekadar kegiatan administratif berisi angka-angka, melainkan proses strategis yang mengintegrasikan analisis beban kerja, proyeksi kebutuhan lima tahunan, dan kebijakan organisasi. PMK ini diterbitkan untuk menyelaraskan tata…

Selengkapnya Dibalik PMK No. 78 Tahun 2025 Cara Menghitung Jabatan Fungsional yang Benar dan Strategis

Kesimpulan Pada 20 November 2025, DJP secara resmi menyatakan bahwa tidak ada perpanjangan waktu pemanfaatan tarif PPh Final 0,5% bagi wajib pajak badan berbentuk PT, CV, koperasi, firma, dan sejenisnya. Tarif final 0,5% memang sebelumnya berlaku bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu (maksimal Rp 4,8 miliar/tahun) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP…

Selengkapnya 5 Dampak Besar Kebijakan Baru DJP: Penghapusan PPh Final 0,5% bagi PT & CV