Berita

Pendahuluan Menerima hibah atau warisan sering dianggap sebagai rezeki yang sepenuhnya bebas pajak. Padahal, dalam sistem perpajakan Indonesia, hibah dan warisan tetap memiliki kewajiban pelaporan pajak tertentu. Kesalahan memahami aturan ini dapat menyebabkan salah lapor pajak, sanksi administrasi, hingga pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu, penting bagi setiap Wajib Pajak untuk memahami…

Selengkapnya Pajak Hibah & Warisan: Salah Lapor Bisa Kena Sanksi! 5 Aturan Penting

Pendahuluan Pemerintah Indonesia terus melakukan penyempurnaan kebijakan perpajakan sebagai bagian dari reformasi administrasi dan upaya meningkatkan kepatuhan pajak nasional. Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian publik adalah perluasan penerapan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Jika sebelumnya SP2DK hanya ditujukan kepada wajib pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kini kebijakan…

Selengkapnya Kebijakan Pajak Baru: SP2DK Tanpa NPWP

Pendahuluan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) merupakan salah satu instrumen pengawasan yang digunakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Instrumen ini kini berada di bawah payung hukum yang lebih kuat dan memiliki cakupan lebih luas melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111 Tahun 2025 tentang…

Selengkapnya Aturan Baru SP2DK 2026: Wajib Pajak Perlu Tahu

Pendahuluan Memasuki awal tahun 2026, pemerintah Indonesia kembali melakukan penyesuaian kebijakan fiskal melalui penerbitan sejumlah peraturan pajak terbaru. Kebijakan ini dirancang untuk menjaga stabilitas penerimaan negara, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi global dan nasional. Tercatat, terdapat lima peraturan pajak utama yang mulai berlaku efektif sejak Januari…

Selengkapnya Pemerintah Rilis 5 Peraturan Pajak Terbaru Berlaku Januari 2026, Ini Dampaknya bagi Wajib Pajak

Pendahuluan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kewajiban ini berlaku bagi seluruh kelompok wajib pajak orang pribadi, termasuk karyawan swasta, Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, maupun Polri. Meskipun terlihat sederhana, masih banyak wajib…

Selengkapnya 5 Waktu Terbaik Lapor SPT Tahunan Pribadi untuk Karyawan, ASN, TNI & Polri

Pendahuluan Transformasi digital di bidang perpajakan terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) guna meningkatkan efektivitas, transparansi, dan kemudahan layanan bagi wajib pajak. Salah satu langkah strategis yang tengah menjadi perhatian luas adalah implementasi Coretax Administration System (Coretax) sebagai sistem terpadu administrasi perpajakan nasional. Seiring dengan implementasi tersebut, muncul kekhawatiran di kalangan wajib pajak mengenai…

Selengkapnya DJP Tegaskan Deadline Aktivasi Akun Coretax Tidak Mutlak di Akhir 2025

Pendahuluan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menetapkan kebijakan strategis di bidang ketenagakerjaan. Gubernur DKI Jakarta secara resmi menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku mulai awal tahun berjalan. Keputusan ini disambut positif oleh para pekerja karena diharapkan mampu menjaga daya beli di tengah meningkatnya biaya hidup di Jakarta. Namun, di balik kabar baik tersebut, muncul…

Selengkapnya UMP DKI Jakarta Resmi Naik! Simak 5 Fakta Penting dan Perhitungan Pajaknya