Berita

Pendahuluan Pemerintah menerbitkan PMK Nomor 49 Tahun 2026 untuk memperkuat sistem pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital luar negeri. Melalui aturan ini, pemerintah mengatur mekanisme pemungutan PPN melalui Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Kebijakan tersebut menjadi perhatian karena masyarakat Indonesia semakin sering menggunakan layanan digital internasional. Contohnya seperti ChatGPT…

Selengkapnya Terbaru! PMK 49 Tahun 2026 PPN Transaksi Digital Luar Negeri

Pendahuluan Pemerintah mulai menerapkan PMK Nomor 37 Tahun 2025 pada 1 Agustus 2025 untuk meningkatkan kepatuhan pajak di sektor perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Aturan ini memunculkan banyak pertanyaan dari pelaku usaha. Salah satu pertanyaan yang paling sering muncul ialah apakah PMK 37/2025 mengubah kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi pedagang online di marketplace. Jawabannya…

Selengkapnya PMK 37/2025 PPN Marketplace: 7 Fakta PKP vs Non-PKP

Menkeu Purbaya Kaji Usulan Pajak JHT hingga THR Jadi Nol Persen Wacana pajak 0% untuk JHT, THR, pesangon, dan manfaat jaminan sosial kembali menjadi sorotan setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan bahwa pemerintah sedang mengkaji usulan dari kalangan serikat pekerja. Namun, hingga kini belum ada keputusan final karena proses evaluasi masih berlangsung. Jika diterapkan,…

Selengkapnya 7 Fakta Pajak JHT dan THR 0 Persen dari Menkeu Purbaya

Pendahuluan Menerima SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan) dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membutuhkan perhatian dan strategi yang tepat. Surat ini menunjukkan bahwa DJP membutuhkan penjelasan terkait data atau informasi perpajakan tertentu dari wajib pajak. Namun, wajib pajak tidak perlu langsung menganggap SP2DK sebagai sanksi pajak. Sebaliknya, SP2DK menjadi sarana komunikasi antara DJP…

Selengkapnya Jasa Penyelesaian SP2DK Profesional Terpercaya

Pendahuluan Pajak JHT BPJS Ketenagakerjaan menjadi informasi penting bagi pekerja yang ingin mengambil dana Jaminan Hari Tua. Banyak peserta masih mencari penjelasan mengenai aturan pajak, batas saldo, tarif pajak, serta cara menghitung jumlah dana yang akan mereka terima. Oleh karena itu, peserta perlu memahami aturan terbaru agar dapat membuat perencanaan keuangan yang lebih tepat. Selain…

Selengkapnya 5 Aturan Terbaru Pajak JHT BPJS Ketenagakerjaan

PT dan CV Tidak Bisa Lagi Pakai Tarif PPh Final UMKM 0,5% Perubahan regulasi perpajakan menjadi perhatian utama para pelaku usaha di Indonesia. Saat ini, banyak pengusaha mencari informasi mengenai PT dan CV tidak bisa lagi pakai tarif PPh Final UMKM 0,5% untuk periode pemanfaatan baru. Perubahan tersebut memengaruhi cara perusahaan menghitung, mengelola, dan melaporkan…

Selengkapnya PPh Final UMKM 0,5% Berakhir! 5 Dampak untuk PT & CV

DJP Perketat Penagihan Pajak di Indonesia Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali memperketat penagihan pajak terhadap wajib pajak yang masih memiliki tunggakan. Dalam beberapa waktu terakhir, DJP memblokir ribuan rekening penunggak pajak di sejumlah bank besar nasional. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi penegakan hukum perpajakan sekaligus upaya meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia. Kebijakan ini menunjukkan…

Selengkapnya DJP Blokir Rekening Penunggak Pajak, Wajib Pajak Panik