Berita

Pendahuluan Jasa penyusunan laporan keuangan menjadi kebutuhan penting bagi perusahaan dan UMKM yang ingin mengelola keuangan secara profesional. Melalui laporan yang rapi, pemilik bisnis dapat memahami kondisi keuangan, mengendalikan pengeluaran, dan mengambil keputusan berdasarkan data. Selain itu, pencatatan yang konsisten membantu perusahaan menyiapkan informasi untuk kebutuhan bisnis dan perpajakan. Memasuki 2026, kebutuhan tersebut semakin relevan…

Selengkapnya Jasa Penyusunan Laporan Keuangan Profesional & Akurat 2026

Jasa Konsultan Pajak untuk Bisnis: Strategi Cerdas Hindari Risiko Bisnis Anda mulai berkembang. Penjualan meningkat, pelanggan bertambah, dan peluang ekspansi semakin terbuka. Namun, pertumbuhan bisnis juga membawa tantangan baru, termasuk dalam pengelolaan pajak. Semakin besar aktivitas usaha, semakin banyak pula transaksi, dokumen, dan kewajiban perpajakan yang perlu Anda perhatikan. Jika perusahaan mengelolanya tanpa perencanaan yang…

Selengkapnya Jasa Konsultan Pajak untuk Bisnis: Strategi Cerdas Hindari Risiko

Pemerintah Perkuat Pemungutan PPN Transaksi Digital Perkembangan ekonomi digital mendorong pemerintah untuk terus memperkuat sistem perpajakan. Melalui PMK Nomor 49 Tahun 2026, pemerintah memperkenalkan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) untuk menangani transaksi digital yang belum memperoleh pemungutan PPN melalui mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Kebijakan ini menjadi langkah penting dalam…

Selengkapnya PPN PMSE SPP-TDLN: Resmi! Aturan Baru Transaksi Digital 2026

Pendahuluan Pemerintah menerbitkan PMK Nomor 49 Tahun 2026 untuk memperkuat sistem pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital luar negeri. Melalui aturan ini, pemerintah mengatur mekanisme pemungutan PPN melalui Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Kebijakan tersebut menjadi perhatian karena masyarakat Indonesia semakin sering menggunakan layanan digital internasional. Contohnya seperti ChatGPT…

Selengkapnya Terbaru! PMK 49 Tahun 2026 PPN Transaksi Digital Luar Negeri

Pendahuluan Pemerintah mulai menerapkan PMK Nomor 37 Tahun 2025 pada 1 Agustus 2025 untuk meningkatkan kepatuhan pajak di sektor perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Aturan ini memunculkan banyak pertanyaan dari pelaku usaha. Salah satu pertanyaan yang paling sering muncul ialah apakah PMK 37/2025 mengubah kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi pedagang online di marketplace. Jawabannya…

Selengkapnya PMK 37/2025 PPN Marketplace: 7 Fakta PKP vs Non-PKP

Menkeu Purbaya Kaji Usulan Pajak JHT hingga THR Jadi Nol Persen Wacana pajak 0% untuk JHT, THR, pesangon, dan manfaat jaminan sosial kembali menjadi sorotan setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan bahwa pemerintah sedang mengkaji usulan dari kalangan serikat pekerja. Namun, hingga kini belum ada keputusan final karena proses evaluasi masih berlangsung. Jika diterapkan,…

Selengkapnya 7 Fakta Pajak JHT dan THR 0 Persen dari Menkeu Purbaya

Pendahuluan Menerima SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan) dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membutuhkan perhatian dan strategi yang tepat. Surat ini menunjukkan bahwa DJP membutuhkan penjelasan terkait data atau informasi perpajakan tertentu dari wajib pajak. Namun, wajib pajak tidak perlu langsung menganggap SP2DK sebagai sanksi pajak. Sebaliknya, SP2DK menjadi sarana komunikasi antara DJP…

Selengkapnya Jasa Penyelesaian SP2DK Profesional Terpercaya