Pendahuluan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menjadi sorotan setelah menegur Dirjen Pajak Bimo Wijayanto terkait sejumlah kebijakan perpajakan yang memicu keresahan di kalangan pengusaha. Tidak hanya membahas isu pemeriksaan peserta Tax Amnesty, Purbaya juga meminta Direktorat Jenderal Pajak lebih berhati-hati saat menyusun aturan baru. Pernyataan tersebut langsung menarik perhatian publik. Selain itu, banyak pelaku…
Pendahuluan Perubahan besar kembali dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kali ini, puluhan ribu wajib pajak resmi mengalami perpindahan administrasi dari KPP Pratama menuju KPP Madya. Kondisi tersebut langsung menjadi perhatian para pelaku usaha karena berdampak pada administrasi, pengawasan, hingga komunikasi perpajakan perusahaan. Oleh sebab itu, seluruh wajib pajak badan maupun pelaku usaha perlu segera mengecek…
Selengkapnya Wajib Pajak 2026 Dipindah ke KPP Madya, Cek AR Sekarang
Pendahuluan Hasil pemeriksaan pajak tidak sesuai ekspektasi sering membuat banyak perusahaan merasa khawatir. Selain memengaruhi kondisi keuangan, koreksi pajak juga dapat mengganggu stabilitas operasional bisnis. Bahkan, beberapa perusahaan harus menghadapi sanksi administrasi hingga sengketa pajak yang berlangsung cukup lama. Namun, perusahaan tidak perlu langsung panik. Sebab, wajib pajak masih memiliki hak untuk memberikan klarifikasi, menyampaikan…
Selengkapnya Penting! Hasil Pemeriksaan Pajak Tidak Sesuai Ekspektasi Begini Cara Menghadapinya
Pendahuluan Pemerintah Indonesia kembali melakukan reformasi kebijakan fiskal melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026. Aturan ini secara resmi berlaku mulai 1 Mei 2026 dan berfokus pada perubahan mekanisme restitusi pajak lebih bayar, khususnya dalam skema pengembalian pendahuluan. Kebijakan ini menjadi perhatian luas karena menggabungkan dua pendekatan sekaligus: percepatan proses restitusi dan…
Selengkapnya Geger! Aturan Baru PMK 28/2026 Pangkas Restitusi Pajak, Ini Dampak Besarnya
Pendahuluan Pengelolaan aset tetap merupakan aspek krusial dalam perpajakan badan usaha. Kesalahan dalam pencatatan, pengakuan, maupun penyusutan aset tetap sering kali menjadi “trigger” utama koreksi fiskal oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Koreksi ini bukan sekadar administratif, dampaknya bisa berupa tambahan pajak terutang hingga sanksi bunga yang signifikan. Secara prinsip, koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan…
Selengkapnya Hati-Hati! 5 Kesalahan Aset Tetap Ini Sering Dikoreksi DJP
Pendahuluan Wacana mengenai relaksasi batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) kembali mencuat di tahun 2026. Hal ini dipicu oleh pernyataan Purbaya Yudhi Sadewa yang menegaskan bahwa pemerintah masih memantau kondisi sistem Coretax sebelum mengambil keputusan final. Situasi ini menjadi perhatian penting bagi wajib pajak di Indonesia, terutama karena sistem Coretax merupakan…
Selengkapnya Purbaya Pantau Coretax Relaksasi Deadline SPT Tahunan PPh 2026 Berpeluang
Pendahuluan Kabar mengenai motor dan mobil listrik yang disebut-sebut tidak jadi dikenakan pajak menjadi topik hangat di tengah masyarakat. Informasi ini dianggap sebagai angin segar, terutama bagi mereka yang berencana beralih ke kendaraan ramah lingkungan. Namun, apakah kabar tersebut benar? Untuk menjawabnya, diperlukan pemahaman yang tepat berdasarkan regulasi terbaru di Indonesia tahun 2026. Pada dasarnya,…
Selengkapnya Pajak Kendaraan Listrik 2026: Tidak Jadi Di kenakan Pajak?