Banding pajak merupakan bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap keputusan yang bisa diajukan banding, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Banding dapat diajukan jika Wajib Pajak tidak setuju terhadap…
Kami menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan saat menghadapi pemeriksaan pajak. Tim kami akan bertindak sebagai perwakilan resmi Anda selama audit berlangsung, termasuk dalam memberikan klarifikasi dan bukti pendukung. Pemeriksaan dilakukan oleh DJP tidak hanya untuk meningkatkan penerimaan negara, namun juga mendorong kepatuhan wajib pajak. Pemeriksaan ini mengharuskan penyusunan laporan keuangan yang lengkap, mulai dari jurnal,…
Jasa penyelesaian SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan) Kantor Pajak berhak mengajukan SP2DK sebagai sarana klarifikasi atas data wajib pajak. Jika Anda kesulitan menjawabnya, meski tidak merasa memiliki pelanggaran pajak, percayakan proses ini kepada GP Konsultan Pajak yang telah berpengalaman menangani ratusan kasus SP2DK dari berbagai sektor. Manfaat layanan SP2DK kami: Analisis risiko…
Observe the current conditions regarding the implementation of corporate tax obligations and the tight supervision carried out by the DJP over corporate taxes. And there is the potential for the DJP to ask for clarification every year regarding tax reporting that has been reported. So we, as a company operating in the field of tax…
Mengamati kondisi terkini atas pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan dan ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh DJP atas pajak perusahaan. Serta adanya potensi DJP meminta klarifikasi setiap tahun atas pelaporan pajak yang sudah dilaporkan. Maka kami sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa manajemen perpajakan, pembukuan, dan legalitas (PT. GP Tax Consulting) mengusulkan dan mempertimbangkan perlu/urgent untuk…
Wajib pajak diminta segera memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112 Tahun 2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib pajak Orang pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintahan. Adapun, pemadanan harus dilakukan paling lambat pada 1 Juli 2024.…
Selengkapnya Jangan Lupa, Perubahan NIK Menjadi NPWP Terakhir Bulan Juli 2024
Implementasi sistem Coretax di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sangat penting bagi wajib pajak dengan berbagai alasan. Sistem Coretax merupakan sistem informasi yang dirancang untuk mengoptimalkan pengelolaan data dan proses perpajakan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa implementasi sistem Coretax sangat penting: Kemudahan Akses dan Pelaporan: Wajib pajak dapat dengan mudah mengakses dan melaporkan pajak mereka secara…
Selengkapnya PENTINGNYA IMPLEMENTASI SISTEM CORETAX DI DJP BAGI WAJIB PAJAK