Pendahuluan Pada 19 November 2025, DJP merilis secara resmi layanan Validasi dan Registrasi Massal NIK Pegawai melalui platform Portal NPWP versi 2.1. Platform ini hadir sebagai bagian dari program pembaruan sistem administrasi perpajakan nasional (yang juga dikenal sebagai Coretax) dengan tujuan memperbaiki kualitas dan konsistensi data pegawai maupun wajib pajak. Sebelumnya, pemberi kerja hanya dapat…
Pendahuluan Setiap tahunnya, musim pelaporan SPT Tahunan menjadi momen penting bagi wajib pajak. Meski denda administrasi untuk terlambat melaporkan SPT orang pribadi tidak besar Rp 100.000, namun tetap menjadi beban yang bisa dihindari dengan persiapan dan langkah tepat. Artikel ini membahas penyebab umum keterlambatan, langkah pencegahan praktis, dan apa yang harus dilakukan jika sudah terlambat…
Pendahuluan Memulai bisnis baru memang mengasyikkan: potensi pertumbuhan tinggi, fleksibilitas, dan kesan segar di mata mitra serta klien. Namun, di balik peluang tersebut, kewaspadaan terhadap aspek perpajakan tidak boleh diabaikan. Faktanya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) cenderung memperhatikan lebih seksama bisnis baru bukan hanya dari segi pembayaran pajak, tetapi juga keteraturan administrasi dan kepatuhan pelaporan. Menyadari…
Selengkapnya 5 Faktor Bisnis Baru Rawan Diperiksa Pajak & Cara Menghindarinya
Pendahuluan Di era digitalisasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan administrasi wajib pajak. Salah satu langkah terbaru adalah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 19 /PJ/2025 (PER-19/PJ/2025) yang mengatur penonaktifan akses pembuatan faktur pajak elektronik (e-Faktur) bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan. Artikel ini akan…
Pendahuluan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tengah menyiapkan penerapan skema cooperative compliance yang akan berlaku bagi perusahaan besar mulai tahun 2026. Kebijakan ini menandai era baru hubungan antara otoritas pajak dan dunia usaha, dari sekadar pengawasan menjadi kemitraan strategis berbasis kepercayaan, transparansi, dan tata kelola yang baik. Bagi banyak perusahaan besar, transformasi ini bukan…
Pendahuluan Pemerintah melalui beberapa institute fiskal dan perpajakan tengah mempertimbangkan untuk menjadikan tarif 0,5% dari omzet bruto sebagai PPh final bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tanpa dibatasi jangka waktu panjang. Proses revisi regulasi sedang dibahas untuk memberikan kepastian jangka panjang bagi UMKM. Meski demikian, hingga saat ini masih terdapat beberapa ketidakpastian mengenai…
Selengkapnya Kabar Baik untuk UMKM! Tarif PPh Final 0,5% Akan Jadi Permanen Mulai Tahun Ini
Pendahuluan Pemerintah telah memperkenalkan perubahan skema pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, khususnya penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dan beberapa penyesuaian teknis lain, dengan tujuan menyederhanakan perhitungan pajak bulanan dan meningkatkan kepatuhan. Namun sejak implementasi, skema ini menuai kritik keras dari pengamat, praktisi pajak, dan sebagian karyawan karena dianggap memicu kekacauan administrasi dan berpotensi merugikan…
Selengkapnya Terungkap! 4 Masalah Utama Skema Baru PPh 21 yang Bikin Resah Karyawan