Berita

Pendahuluan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78 Tahun 2025 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara menegaskan satu hal krusial: penghitungan kebutuhan jabatan fungsional (JF) bukan sekadar kegiatan administratif berisi angka-angka, melainkan proses strategis yang mengintegrasikan analisis beban kerja, proyeksi kebutuhan lima tahunan, dan kebijakan organisasi. PMK ini diterbitkan untuk menyelaraskan tata…

Selengkapnya Dibalik PMK No. 78 Tahun 2025 Cara Menghitung Jabatan Fungsional yang Benar dan Strategis

Kesimpulan Pada 20 November 2025, DJP secara resmi menyatakan bahwa tidak ada perpanjangan waktu pemanfaatan tarif PPh Final 0,5% bagi wajib pajak badan berbentuk PT, CV, koperasi, firma, dan sejenisnya. Tarif final 0,5% memang sebelumnya berlaku bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu (maksimal Rp 4,8 miliar/tahun) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP…

Selengkapnya 5 Dampak Besar Kebijakan Baru DJP: Penghapusan PPh Final 0,5% bagi PT & CV

Pendahuluan Pada 19 November 2025, DJP merilis secara resmi layanan Validasi dan Registrasi Massal NIK Pegawai melalui platform Portal NPWP versi 2.1. Platform ini hadir sebagai bagian dari program pembaruan sistem administrasi perpajakan nasional (yang juga dikenal sebagai Coretax) dengan tujuan memperbaiki kualitas dan konsistensi data pegawai maupun wajib pajak. Sebelumnya, pemberi kerja hanya dapat…

Selengkapnya STOP Kerjakan Manual! Ini Cara Paling Cepat Validasi Massal NIK Pegawai di Sistem DJP 2025

Pendahuluan Setiap tahunnya, musim pelaporan SPT Tahunan menjadi momen penting bagi wajib pajak. Meski denda administrasi untuk terlambat melaporkan SPT orang pribadi tidak besar Rp 100.000, namun tetap menjadi beban yang bisa dihindari dengan persiapan dan langkah tepat. Artikel ini membahas penyebab umum keterlambatan, langkah pencegahan praktis, dan apa yang harus dilakukan jika sudah terlambat…

Selengkapnya 5 Trik Powerful Anti Denda SPT Tahunan

Pendahuluan Memulai bisnis baru memang mengasyikkan: potensi pertumbuhan tinggi, fleksibilitas, dan kesan segar di mata mitra serta klien. Namun, di balik peluang tersebut, kewaspadaan terhadap aspek perpajakan tidak boleh diabaikan. Faktanya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) cenderung memperhatikan lebih seksama bisnis baru bukan hanya dari segi pembayaran pajak, tetapi juga keteraturan administrasi dan kepatuhan pelaporan. Menyadari…

Selengkapnya 5 Faktor Bisnis Baru Rawan Diperiksa Pajak & Cara Menghindarinya

Pendahuluan Di era digitalisasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan administrasi wajib pajak. Salah satu langkah terbaru adalah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 19 /PJ/2025 (PER-19/PJ/2025) yang mengatur penonaktifan akses pembuatan faktur pajak elektronik (e-Faktur) bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan. Artikel ini akan…

Selengkapnya 6 Penyebab e-Faktur Diblokir Menurut PER-19/PJ/2025 dan Cara Cepat Mengatasinya Bersama Great Performance Consulting

Pendahuluan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tengah menyiapkan penerapan skema cooperative compliance yang akan berlaku bagi perusahaan besar mulai tahun 2026. Kebijakan ini menandai era baru hubungan antara otoritas pajak dan dunia usaha, dari sekadar pengawasan menjadi kemitraan strategis berbasis kepercayaan, transparansi, dan tata kelola yang baik. Bagi banyak perusahaan besar, transformasi ini bukan…

Selengkapnya 5 Langkah Strategis Hadapi Era Pajak 2026 Great Performance Consulting Siap Dampingi Perusahaan Besar!