Jasa Profesional Perhitungan dan Pelaporan SPT Masa untuk Perusahaan

Jasa profesional perhitungan dan pelaporan SPT Masa merupakan solusi yang banyak dicari oleh perusahaan maupun wajib pajak badan di Indonesia. SPT Masa adalah kewajiban pajak yang harus dilaporkan secara rutin setiap bulan sesuai jenis pajak yang dikenakan, seperti PPh 21, PPh 23, PPh 25, PPN, dan pajak lainnya. Proses perhitungan dan pelaporan ini seringkali kompleks,…

Selengkapnya Jasa Profesional Perhitungan dan Pelaporan SPT Masa untuk Perusahaan

Apakah Warisan Kena Pajak? Ini Aturan Resmi yang Perlu Dipahami

Warisan merupakan bagian penting dalam kehidupan seseorang, bukan hanya dari sisi emosional, tetapi juga dari sisi hukum dan keuangan. Ketika seseorang meninggal dunia, harta peninggalannya biasanya diwariskan kepada keluarga atau pihak lain yang berhak. Dalam konteks inilah sering muncul pertanyaan, apakah warisan termasuk objek pajak dan bagaimana ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pemahaman yang…

Selengkapnya Apakah Warisan Kena Pajak? Ini Aturan Resmi yang Perlu Dipahami

Aturan Pajak atas Harta Hibah di Indonesia: Ketentuan, Pengecualian, dan Praktiknya

Hibah merupakan salah satu bentuk peralihan harta yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Menurut Pasal 1666, hibah adalah pemberian suatu barang secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kepada penerima yang dilakukan semasa pemberi masih hidup. Proses hibah yang sah biasanya dituangkan dalam akta notaris, meskipun untuk barang bergerak atau piutang…

Selengkapnya Aturan Pajak atas Harta Hibah di Indonesia: Ketentuan, Pengecualian, dan Praktiknya

Implikasi Hukum dan Ekonomi atas Ketidakpatuhan Pelaporan SPT Badan di Indonesia

Gagal melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) bagi badan usaha merupakan pelanggaran serius dalam sistem perpajakan Indonesia. Kewajiban ini diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang menegaskan bahwa setiap wajib pajak badan harus melaporkan SPT secara benar, lengkap, dan jelas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3. Pelaporan SPT tidak hanya berfungsi sebagai…

Selengkapnya Implikasi Hukum dan Ekonomi atas Ketidakpatuhan Pelaporan SPT Badan di Indonesia

NPWP Suami Istri: Praktis atau Finansial?

Pengelolaan pajak bagi pasangan suami istri di Indonesia sering menjadi bahan pertanyaan setelah menikah, khususnya mengenai penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pemerintah memberi dua pilihan yang sah secara hukum, yaitu menggunakan NPWP gabungan atau memilih NPWP terpisah. Kedua opsi ini diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan serta peraturan Direktorat Jenderal Pajak, sehingga pasangan bebas menentukan…

Selengkapnya NPWP Suami Istri: Praktis atau Finansial?

Memahami Proses Banding di Pengadilan Pajak: Hak dan Prosedur Wajib Pajak

  Banding di Pengadilan Pajak adalah salah satu hak yang dimiliki oleh Wajib Pajak ketika merasa dirugikan oleh keputusan yang dikeluarkan oleh otoritas pajak, terutama keputusan atas keberatan yang pernah diajukan sebelumnya. Dalam praktiknya, banyak Wajib Pajak yang merasa bahwa jumlah pajak yang ditetapkan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Oleh karena itu, undang-undang memberikan jalan…

Selengkapnya Memahami Proses Banding di Pengadilan Pajak: Hak dan Prosedur Wajib Pajak

Perbandingan Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan antara UMKM dan Badan Usaha Besar di Indonesia

Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Badan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh entitas bisnis yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) aktif di Indonesia. Kewajiban ini berlaku untuk semua badan usaha, mulai dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga badan usaha berskala besar. Walaupun prinsip kewajibannya sama, terdapat sejumlah perbedaan…

Selengkapnya Perbandingan Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan antara UMKM dan Badan Usaha Besar di Indonesia