Berita

Pendahuluan Pemerintah Indonesia kembali menghadirkan terobosan kebijakan di bidang administrasi perpajakan daerah. Memasuki tahun 2026, masyarakat kini dapat membayar pajak kendaraan bermotor tanpa perlu melampirkan KTP pemilik lama. Kebijakan ini menjadi solusi nyata atas permasalahan klasik yang selama ini dihadapi pemilik kendaraan bekas. Relaksasi ini berlaku secara nasional dan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam…

Selengkapnya Breaking News 2026 Bayar Pajak Kendaraan Tanpa KTP Pemilik Lama, Ini Syarat & Aturannya

Pendahuluan Relaksasi deadline pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan kembali menjadi perhatian utama di tahun 2026. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjukkan komitmen kuat dalam memberikan kemudahan bagi wajib pajak, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan administratif dan teknis. Salah satu isu yang mencuat adalah rencana realisasi relaksasi deadline lapor SPT Tahunan, termasuk untuk Pajak Penghasilan…

Selengkapnya Relaksasi Deadline SPT PPh Badan 2026 Resmi Direalisasikan

Pendahuluan Dalam sistem perpajakan Indonesia, Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) menjadi salah satu solusi praktis bagi wajib pajak orang pribadi (WP OP), khususnya pelaku UMKM dan pekerja bebas. Namun, masih banyak yang belum memahami urgensi pengajuan NPPN, bahkan sering melewatkan batas waktu pelaporannya. Artikel ini akan membahas secara komprehensif apa itu NPPN, siapa yang wajib…

Selengkapnya NPPN UMKM: Ajukan Sekarang Bersama Great Performance Consulting

Pendahuluan Perkembangan ekonomi digital di Indonesia mendorong pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan perpajakan, termasuk bagi pedagang online di marketplace. Melalui regulasi terbaru, pemerintah menetapkan bahwa pedagang yang berjualan di platform marketplace akan dikenakan pajak sebesar 0,5% dari omzet (peredaran bruto) yang dipungut secara otomatis oleh marketplace. Kebijakan ini menjadi topik penting bagi pelaku UMKM dan bisnis…

Selengkapnya Pajak 0,5% untuk Seller Marketplace: Solusi Aman dari Great Performance Consulting

Pendahuluan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan merupakan kewajiban setiap wajib pajak di Indonesia. Dalam praktiknya, banyak individu maupun perusahaan yang mencari bantuan pihak ketiga untuk mempermudah proses pelaporan tersebut. Namun, muncul dua pilihan yang sering membingungkan: menggunakan jasa joki SPT atau konsultan pajak resmi. Sekilas, keduanya terlihat sama, sama-sama membantu dalam pengisian dan pelaporan pajak.…

Selengkapnya 3 Perbedaan Joki SPT vs Konsultan Pajak: Kenapa Great Performance Consulting Lebih Aman?

Pendahuluan Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan telah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 (disingkat PMK 8/2026) tentang rincian jenis data dan informasi serta tata cara penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan. Regulasi ini mulai berlaku sejak diundangkan pada 27 Februari 2026 di Jakarta dan menggantikan ketentuan sebelumnya yang…

Selengkapnya PMK 8/2026 tentang Keterbukaan Data Perpajakan: Aturan Baru, Kewajiban ILAP, dan Dampaknya bagi Dunia Usaha

Pendahuluan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) adalah kewajiban rutin yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak orang pribadi maupun badan di Indonesia. Tahun 2026 menandai periode pelaporan untuk SPT Tahunan 2025, dengan sejumlah aturan dan teknologi baru yang perlu dipahami agar pelaporan berjalan mulus dan terhindar dari sanksi administratif. Artikel ini memberikan gambaran komprehensif seputar…

Selengkapnya Great Performance Consulting Jasa SPT Tahunan 2025