Berita

Pendahuluan Dalam rangka menjaga stabilitas kepatuhan perpajakan nasional serta mendukung kelancaran administrasi pajak di masa transisi sistem, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara resmi memberikan relaksasi keterlambatan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Desember 2025. Kebijakan ini menjadi perhatian penting bagi perusahaan, instansi, dan pemberi kerja karena memberikan kelonggaran berupa penghapusan sanksi administrasi…

Selengkapnya Terlambat Lapor SPT Masa PPh 21 Desember 2025? Ini Ketentuan Relaksasi Tanpa Denda Pajak

Pendahuluan Sejak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi menerapkan sistem Coretax, mekanisme pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) mengalami perubahan signifikan, termasuk dalam hal pelaporan harta wajib pajak. Coretax dirancang untuk meningkatkan transparansi, akurasi data, serta pengawasan kepatuhan pajak secara menyeluruh. Namun, di sisi lain, banyak wajib pajak baik karyawan, pengusaha, maupun profesional masih melakukan kesalahan…

Selengkapnya SPT Tahunan PPh Coretax: Panduan Pelaporan Harta agar Tidak Kena SP2DK

Pendahuluan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Wajib Pajak di Indonesia, baik orang pribadi maupun badan usaha. Kewajiban ini bersifat tahunan dan menjadi bagian penting dari sistem perpajakan nasional yang mengedepankan prinsip kepatuhan dan transparansi. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit Wajib Pajak yang mengalami kesulitan dalam menyusun…

Selengkapnya Jasa SPT Tahunan Badan dan Per Orangan 2025

Pendahuluan Menerima hibah atau warisan sering dianggap sebagai rezeki yang sepenuhnya bebas pajak. Padahal, dalam sistem perpajakan Indonesia, hibah dan warisan tetap memiliki kewajiban pelaporan pajak tertentu. Kesalahan memahami aturan ini dapat menyebabkan salah lapor pajak, sanksi administrasi, hingga pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu, penting bagi setiap Wajib Pajak untuk memahami…

Selengkapnya Pajak Hibah & Warisan: Salah Lapor Bisa Kena Sanksi! 5 Aturan Penting

Pendahuluan Pemerintah Indonesia terus melakukan penyempurnaan kebijakan perpajakan sebagai bagian dari reformasi administrasi dan upaya meningkatkan kepatuhan pajak nasional. Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian publik adalah perluasan penerapan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Jika sebelumnya SP2DK hanya ditujukan kepada wajib pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kini kebijakan…

Selengkapnya Kebijakan Pajak Baru: SP2DK Tanpa NPWP

Pendahuluan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) merupakan salah satu instrumen pengawasan yang digunakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Instrumen ini kini berada di bawah payung hukum yang lebih kuat dan memiliki cakupan lebih luas melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111 Tahun 2025 tentang…

Selengkapnya Aturan Baru SP2DK 2026: Wajib Pajak Perlu Tahu

Pendahuluan Memasuki awal tahun 2026, pemerintah Indonesia kembali melakukan penyesuaian kebijakan fiskal melalui penerbitan sejumlah peraturan pajak terbaru. Kebijakan ini dirancang untuk menjaga stabilitas penerimaan negara, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi global dan nasional. Tercatat, terdapat lima peraturan pajak utama yang mulai berlaku efektif sejak Januari…

Selengkapnya Pemerintah Rilis 5 Peraturan Pajak Terbaru Berlaku Januari 2026, Ini Dampaknya bagi Wajib Pajak