Pendahuluan Pemerintah Indonesia terus melakukan penyempurnaan kebijakan perpajakan sebagai bagian dari reformasi administrasi dan upaya meningkatkan kepatuhan pajak nasional. Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian publik adalah perluasan penerapan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Jika sebelumnya SP2DK hanya ditujukan kepada wajib pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kini kebijakan…
Pendahuluan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) merupakan salah satu instrumen pengawasan yang digunakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Instrumen ini kini berada di bawah payung hukum yang lebih kuat dan memiliki cakupan lebih luas melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111 Tahun 2025 tentang…
Pendahuluan Memasuki awal tahun 2026, pemerintah Indonesia kembali melakukan penyesuaian kebijakan fiskal melalui penerbitan sejumlah peraturan pajak terbaru. Kebijakan ini dirancang untuk menjaga stabilitas penerimaan negara, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi global dan nasional. Tercatat, terdapat lima peraturan pajak utama yang mulai berlaku efektif sejak Januari…
Pendahuluan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kewajiban ini berlaku bagi seluruh kelompok wajib pajak orang pribadi, termasuk karyawan swasta, Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, maupun Polri. Meskipun terlihat sederhana, masih banyak wajib…
Selengkapnya 5 Waktu Terbaik Lapor SPT Tahunan Pribadi untuk Karyawan, ASN, TNI & Polri
Pendahuluan Transformasi digital di bidang perpajakan terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) guna meningkatkan efektivitas, transparansi, dan kemudahan layanan bagi wajib pajak. Salah satu langkah strategis yang tengah menjadi perhatian luas adalah implementasi Coretax Administration System (Coretax) sebagai sistem terpadu administrasi perpajakan nasional. Seiring dengan implementasi tersebut, muncul kekhawatiran di kalangan wajib pajak mengenai…
Selengkapnya DJP Tegaskan Deadline Aktivasi Akun Coretax Tidak Mutlak di Akhir 2025
Pendahuluan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menetapkan kebijakan strategis di bidang ketenagakerjaan. Gubernur DKI Jakarta secara resmi menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku mulai awal tahun berjalan. Keputusan ini disambut positif oleh para pekerja karena diharapkan mampu menjaga daya beli di tengah meningkatnya biaya hidup di Jakarta. Namun, di balik kabar baik tersebut, muncul…
Selengkapnya UMP DKI Jakarta Resmi Naik! Simak 5 Fakta Penting dan Perhitungan Pajaknya
Pendahuluan Menjelang akhir tahun anggaran, isu mengenai penerimaan pajak kembali menjadi sorotan publik. Salah satu topik yang ramai diperbincangkan adalah dugaan praktik “ijon pajak”, yaitu anggapan bahwa pemerintah melalui otoritas pajak melakukan percepatan pemungutan pajak yang sejatinya belum terutang demi mengejar target penerimaan negara. Isu ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha dan wajib pajak…
Selengkapnya 5 Hal Krusial Soal Isu Ijon Pajak Jelang Akhir Tahun Menurut Dirjen Pajak