Post

Pendahuluan Banyak pengusaha pemula bertanya: apakah pajak masukan yang terutang saat belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) bisa dikreditkan? Jawabannya: bisa, tetapi dengan ketentuan dan syarat tertentu. Artikel ini menjelaskan dasar hukum, syarat administrasi, batas waktu pengkreditan, serta langkah praktis yang harus dilakukan oleh pengusaha agar hak pengkreditan tidak hilang. Semua penjelasan merujuk pada…

Selengkapnya Belum Jadi PKP? Ini 5 Langkah Ampuh Agar Pajak Masukan Tetap Bisa Dikreditkan Sesuai Aturan DJP

Pendahuluan Dalam menjalankan usaha, kepatuhan terhadap pajak adalah hal yang tidak bisa diabaikan oleh para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu aspek penting dalam kepatuhan pajak adalah kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun, masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami kapan mereka wajib memiliki NPWP Badan, bukan sekadar NPWP pribadi. Padahal,…

Selengkapnya 7 Situasi Kapan UMKM Wajib Punya NPWP Badan, Penjelasan Resmi dan Panduan Lengkap 2025

Pendahuluan Kementerian Keuangan Republik Indonesia kembali menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 19/MK/EF.2/2025 yang menetapkan nilai kurs resmi sebagai dasar pelunasan berbagai jenis kewajiban perpajakan untuk periode 8 hingga 14 Oktober 2025. Penetapan kurs pajak mingguan ini merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem administrasi perpajakan nasional. Nilai tukar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan digunakan…

Selengkapnya Resmi! Nilai Kurs Pajak Terbaru Berdasarkan KMK 19/MK/EF.2/2025 Berlaku 8–14 Oktober 2025

Pendahuluan Pelaporan pajak merupakan aspek vital dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Seiring digitalisasi dan pembaruan regulasi perpajakan di Indonesia, perubahan mendasar dalam cara isi serta lapor SPT PPh Badan menjadi keniscayaan. Bila perusahaan tidak menyesuaikan diri, risiko kesalahan, denda administratif, dan kerugian reputasi meningkat. Great Performance Consulting menyadari bahwa banyak perusahaan menghadapi kesulitan transisi terhadap sistem…

Selengkapnya 5 Fakta Penting Perubahan SPT PPh Badan 2025 yang Wajib Diketahui Perusahaan

Pendahuluan Salah satu keluhan yang kerap muncul dari pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia adalah kewajiban pajak yang dianggap “tidak adil” karena dihitung dari omzet (perputaran penjualan), bukan dari keuntungan (laba bersih). Bagi sebagian pelaku usaha, hal ini terasa memberatkan, apalagi ketika margin keuntungan tipis atau bahkan mengalami kerugian. Namun, ketentuan ini sebenarnya…

Selengkapnya Panduan Lengkap Pajak UMKM 2025: Omzet Jadi Dasar, Bukan Keuntungan

Pendahuluan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan modernisasi sistem perpajakan di Indonesia. Salah satu terobosan terbaru adalah peluncuran aplikasi simulator terpandu untuk SPT PPh Badan. Inovasi ini menjadi bagian dari persiapan implementasi penuh Coretax, sistem administrasi perpajakan terbaru yang resmi digunakan mulai tahun 2025. Aplikasi simulator ini tidak hanya membantu wajib pajak (WP) mengenal sistem…

Selengkapnya DJP Resmi Luncurkan Simulator SPT PPh Badan: 7 Hal yang Wajib Anda Ketahui

Pendahuluan Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa pada tahun anggaran 2026 tidak akan ada kenaikan tarif pajak maupun pengenaan pungutan pajak baru. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai bagian dari pemaparan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026. Langkah ini dipandang sebagai strategi untuk menjaga daya beli masyarakat yang menjadi…

Selengkapnya 5 Alasan Pemerintah Tidak Naikkan Pajak 2026 demi Jaga Daya Beli Masyarakat