Post

Hibah merupakan salah satu bentuk peralihan harta yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Menurut Pasal 1666, hibah adalah pemberian suatu barang secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kepada penerima yang dilakukan semasa pemberi masih hidup. Proses hibah yang sah biasanya dituangkan dalam akta notaris, meskipun untuk barang bergerak atau piutang…

Selengkapnya Aturan Pajak atas Harta Hibah di Indonesia: Ketentuan, Pengecualian, dan Praktiknya

Gagal melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) bagi badan usaha merupakan pelanggaran serius dalam sistem perpajakan Indonesia. Kewajiban ini diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang menegaskan bahwa setiap wajib pajak badan harus melaporkan SPT secara benar, lengkap, dan jelas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3. Pelaporan SPT tidak hanya berfungsi sebagai…

Selengkapnya Implikasi Hukum dan Ekonomi atas Ketidakpatuhan Pelaporan SPT Badan di Indonesia

Pengelolaan pajak bagi pasangan suami istri di Indonesia sering menjadi bahan pertanyaan setelah menikah, khususnya mengenai penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pemerintah memberi dua pilihan yang sah secara hukum, yaitu menggunakan NPWP gabungan atau memilih NPWP terpisah. Kedua opsi ini diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan serta peraturan Direktorat Jenderal Pajak, sehingga pasangan bebas menentukan…

Selengkapnya NPWP Suami Istri: Praktis atau Finansial?

  Banding di Pengadilan Pajak adalah salah satu hak yang dimiliki oleh Wajib Pajak ketika merasa dirugikan oleh keputusan yang dikeluarkan oleh otoritas pajak, terutama keputusan atas keberatan yang pernah diajukan sebelumnya. Dalam praktiknya, banyak Wajib Pajak yang merasa bahwa jumlah pajak yang ditetapkan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Oleh karena itu, undang-undang memberikan jalan…

Selengkapnya Memahami Proses Banding di Pengadilan Pajak: Hak dan Prosedur Wajib Pajak

Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Badan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh entitas bisnis yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) aktif di Indonesia. Kewajiban ini berlaku untuk semua badan usaha, mulai dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga badan usaha berskala besar. Walaupun prinsip kewajibannya sama, terdapat sejumlah perbedaan…

Selengkapnya Perbandingan Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan antara UMKM dan Badan Usaha Besar di Indonesia

Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan merupakan kewajiban penting bagi seluruh entitas bisnis di Indonesia yang memiliki NPWP aktif, baik yang tergolong UMKM maupun badan usaha besar. Meskipun secara prinsip semua wajib pajak badan memiliki kewajiban yang sama dalam hal pelaporan pajak tahunan, kenyataannya terdapat sejumlah perbedaan mekanisme pelaporan, skema penghitungan pajak, hingga beban administrasi yang…

Selengkapnya Perbandingan Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan antara UMKM dan Badan Usaha Besar di Indonesia

Kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah Properti menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pascapandemi. Melalui fasilitas PPN DTP rumah ini, pemerintah memberikan insentif berupa pembebasan pembayaran PPN kepada masyarakat yang melakukan pembelian rumah baru bebas PPN, dengan tujuan meningkatkan daya beli, menyerap stok perumahan, dan mempercepat pemulihan sektor riil. PPN DTP properti 2024…

Selengkapnya PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk Properti: Regulasi, Manfaat, dan Implikasinya