SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan) adalah surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada Wajib Pajak jika ditemukan adanya data atau informasi yang belum sesuai, tidak konsisten, atau tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. SP2DK bukan merupakan surat pemeriksaan, namun merupakan bentuk komunikasi awal DJP kepada Wajib Pajak untuk klarifikasi atas temuan data yang dimiliki oleh DJP.
Terdapat beberapa alasan diterbitkannya SP2DK oleh KPP, antara lain:
- Ada perbedaan data antara laporan Wajib Pajak dan data pihak ketiga (misalnya data dari perbankan, instansi lain, atau e-faktur).
- Ada transaksi yang mencurigakan dari sisi nilai, frekuensi, atau jenisnya.
- Ada indikasi penghindaran pajak atau pelaporan yang tidak sesuai.
Jika telah diterima oleh wajib pajak, ada beberapa Langkah yang bisa dilakukan dalam menjawab permintaan jawaban/klarifikasi data oleh KPP, yaitu sebagai berikut:
Berikut adalah langkah-langkah efektif dalam menyelesaikan SP2DK:
- Mempelajari dengan baik dan teliti data apa yang diminta klarifikasi?
- Memastikan periode pajak mana yang dimaksud?
- Tidak lupa juga, memastikan tenggat waktu klarifikasi atau permintaan hadir di kantor pajak. Poin ini penting karena keterlambatan merespons dapat berdampak negatif terhadap proses selanjutnya.
Tahap selanjutnya adalah wajib pajak perlu mempersiapkan seluruh dokumen atau bukti pendukung yang relevan, misalnya:
- Bukti transaksi (invoice, kuitansi, faktur pajak)
- Rekening koran
- Laporan keuangan
- Kontrak kerja sama atau pembelian
- Bukti setor dan SPT
Pastikan semua dokumen lengkap, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun Sebelum memberikan tanggapan resmi ke Kantor Pajak, sebaiknya wajib pajak melakukan analisis secara internal, seperti
- Apakah ada kesalahan dalam pelaporan?
- Apakah data DJP sesuai dengan kenyataan?
- Apakah perlu melakukan pembetulan SPT?
Jika setelah ditelaah dengan cermat memang ada kekeliruan, Wajib Pajak bisa melakukan pembetulan SPT secara sukarela. Selanjutnya, dalam menjawab SP2DK ini harus disampaikan klarifikasi secara formal. Hal ini dapat dilakukan dengan mendatangi kantor pajak dimana wajib pajak terdaftar, dengan menemui AR dan petugas pelayanan pajak, setelah itu petugas pelayanan pajak akan memberikan bukti surat tanda penerimaan bahwa dokumen klarifikasi sudah diterima oleh KPP.
Hal yang tak kalah pentingnya harus diperhatikan oleh wajib pajak adalah menjalin komunikasi yang baik dan kooperatif akan membantu proses penyelesaian menjadi lebih lancar dan minim risiko lanjutan. Bahkan jika dirasa perlu maka wajib pajak dapat melibatkan konsultan pajak, terlebih untuk kasus yang kompleks atau menyangkut jumlah yang besar, disarankan untuk melibatkan konsultan pajak berpengalaman guna membantu analisis dan penyusunan jawaban secara profesional.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa menyelesaikan SP2DK dengan efektif membutuhkan ketelitian, keterbukaan, dan dokumentasi yang baik. Semakin cepat dan akurat Wajib Pajak memberikan klarifikasi, semakin kecil risiko masalah pajak yang lebih besar seperti pemeriksaan atau sanksi administrasi. Dan perlu diingat bahwa SP2DK adalah kesempatan bagi Wajib Pajak untuk menjelaskan data sebelum DJP mengambil langkah lanjutan. Manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin dengan pendekatan yang transparan dan solutif.
