Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Badan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh entitas bisnis yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) aktif di Indonesia. Kewajiban ini berlaku untuk semua badan usaha, mulai dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga badan usaha berskala besar. Walaupun prinsip kewajibannya sama, terdapat sejumlah perbedaan…
Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan merupakan kewajiban penting bagi seluruh entitas bisnis di Indonesia yang memiliki NPWP aktif, baik yang tergolong UMKM maupun badan usaha besar. Meskipun secara prinsip semua wajib pajak badan memiliki kewajiban yang sama dalam hal pelaporan pajak tahunan, kenyataannya terdapat sejumlah perbedaan mekanisme pelaporan, skema penghitungan pajak, hingga beban administrasi yang…
Kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah Properti menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pascapandemi. Melalui fasilitas PPN DTP rumah ini, pemerintah memberikan insentif berupa pembebasan pembayaran PPN kepada masyarakat yang melakukan pembelian rumah baru bebas PPN, dengan tujuan meningkatkan daya beli, menyerap stok perumahan, dan mempercepat pemulihan sektor riil. PPN DTP properti 2024…
Selengkapnya PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk Properti: Regulasi, Manfaat, dan Implikasinya
Apakah Anda sudah pernah mendengar Pendampingan Pemeriksaan Pajak? Itu adalah salah satu solusi yang cerdas bagi wajib pajak yang akan menghadapi pemeriksaan tersebut. Setiap urusan pajak baiknya memang didampingi oleh tenaga ahli seperti konsultan pajak. Orang yang sudah sangat menguasai aturan dan hukum pajak di Indonesia. Sayangnya, masih cukup banyak wajib pajak yang belum memahami…
Selengkapnya Perlukah Pemeriksaan Pajak Didampingi Konsultan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) memiliki tugas pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dalam rangka menjalankan tugas ini, KPP biasanya mengirimkan sejumlah surat kepada Wajib Pajak. Salah satu surat tersebut adalah SP3 P2DK. Meski terkesan seperti surat peringatan, sebenarnya surat ini bukan ditujukan untuk memberi peringatan, melainkan sebagai hasil tindak lanjut atas…
SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan) adalah surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada Wajib Pajak jika ditemukan adanya data atau informasi yang belum sesuai, tidak konsisten, atau tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. SP2DK bukan merupakan surat pemeriksaan, namun merupakan bentuk komunikasi awal DJP kepada Wajib Pajak untuk klarifikasi…
Selengkapnya Cara Efektif Menyelesaikan SP2DK dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Banding pajak merupakan bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap keputusan yang bisa diajukan banding, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Banding dapat diajukan jika Wajib Pajak tidak setuju terhadap…