Tahun depan Kementerian Keuangan akan menggenjot pendapatan dari pajak UKM sebagai salah satu langkah ekstensifikasi. Langkah ekstensifikasi itu dinilai harus terus dilakukan sebab adanya proyeksi penurunan penerimaan pajak dari wajib pajak badan pada tahun ini. “Kondisi ekonomi global mengakibatkan banyak pembayar pajak besar kita, yaitu perusahaan-perusahaan yang selama ini menjadi pembayar pajak terbesar itu mengalami…
Berapa Harga Jasa Konsultan Pajak di Jakarta? Pasti mahal ya? Siapa bilang? Harga jasa konsultan pajak di Jakarta tidak semuanya mahal. Hal itu tergantung dari banyak faktor, salah satunya adalah reputasi dan kredibilitas dari konsultan pajak itu sendiri. Baca: Tarif Jasa Konsultasi Pajak Tax Amnesty Tidak sedikit wajib pajak yang beranggapan keliru mengenai tax amnesny. Mereka…
Jumlah konsultan pajak dan pegawai pajak Indonesia dirasa kurang memadai. Hal itulah yang dikeluhkan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan, Fuad Rahmany, terkait rendahnya pendapatan negara dari sektor Pajak.
Ini adalah kabar baik bagi klien lama maupun calon klien Jasa Konsultan Pajak GP Tax Consulting di mana saja berada. Sejak beberapa hari yang lalu, kantor kami telah pindah ke Bougenville Tower Green Pramuka Lantai 20 GB, yang berlokasi tepat di tepi Jalan Ahmad Yani (Jalan By Pass) Jakarta Pusat. Ada banyak alasan mengapa kami…
Pajak selain sebagai sumber penerimaan negara adalah merupakan salah satu instrumen penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sayangnya, penerimaan pajak hingga sejauh ini dinilai belum optimal. Hal itu disampaikan oleh Arif Budimanta, Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), beberapa waktu lalu dalam acara ‘Diskusi INDEF tentang Penerimaan Pajak‘ di Wisma Kodel, Jakarta,…
Ini adalah kabar baik bagi wajib pajak khususnya untuk wajib pajak di kalangan menengah ke bawah, yakni pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Didalam peraturan pemerintah yang baru ini dijelaskan bahwa wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu (max Rp.4.8 milyar) akan dikenakan pajak penghasilan secara final sebesar 1%.