Gagal melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) bagi badan usaha merupakan pelanggaran serius dalam sistem perpajakan Indonesia. Kewajiban ini diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang menegaskan bahwa setiap wajib pajak badan harus melaporkan SPT secara benar, lengkap, dan jelas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3. Pelaporan SPT tidak hanya berfungsi sebagai formalitas, tetapi juga mencerminkan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perpajakan serta menjadi dasar penting bagi penerimaan negara.
Dari sisi administratif, kelalaian dalam menyampaikan SPT Badan menimbulkan konsekuensi langsung berupa denda. Berdasarkan ketentuan perpajakan, sanksi administratif atas keterlambatan penyampaian SPT Tahunan untuk wajib pajak badan adalah sebesar Rp 1.000.000. Denda ini berlaku bahkan bagi perusahaan yang tidak beroperasi atau tidak memiliki pendapatan. Artinya, kewajiban pelaporan tidak dapat dihindari dengan alasan perusahaan pasif. Sanksi ini juga dapat semakin memberatkan apabila keterlambatan pelaporan terus berlanjut tanpa penyelesaian.
Selain denda, terdapat pula sanksi bunga atas keterlambatan pembayaran pajak terutang akibat tidak melaporkan SPT dengan tepat waktu. Besaran bunga ditetapkan sebesar 2% per bulan dan dihitung sejak saat jatuh tempo hingga pembayaran dilakukan. Akumulasi bunga dapat menimbulkan beban finansial signifikan, terutama bagi perusahaan yang mengalami keterlambatan cukup lama. Hal ini memperlihatkan bahwa pelaporan pajak yang tidak tepat tidak hanya berisiko administratif, tetapi juga menimbulkan tekanan finansial yang berkelanjutan bagi badan usaha.
Risiko lebih berat muncul apabila ketidakpatuhan dilakukan dengan unsur kesengajaan atau terbukti merugikan penerimaan negara. Pasal 39 ayat (1) UU KUP menyebutkan bahwa tindakan tidak menyampaikan SPT, atau menyampaikan dengan tidak benar, dapat dikenai sanksi pidana. Sanksi tersebut berupa hukuman penjara minimal enam bulan hingga maksimal enam tahun, disertai denda paling sedikit dua kali dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak dibayarkan. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan pajak dapat berkembang dari sekadar kesalahan administratif menjadi tindak pidana serius.
Kasus nyata dapat ditemukan pada vonis terhadap Dermawati Turnip yang tidak melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan selama beberapa tahun. Tindakan tersebut mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 6,6 miliar. Akibatnya, Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan hukuman dua tahun penjara disertai denda dua kali jumlah pajak terutang. Apabila denda tidak dibayarkan, aset perusahaan dapat disita dan dilelang untuk menutup kewajiban. Peristiwa ini menjadi preseden penting bahwa pelanggaran pajak memiliki konsekuensi nyata terhadap keberlangsungan bisnis sekaligus reputasi perusahaan.
Selain aspek hukum dan finansial, implikasi lain juga harus diperhatikan. Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) apabila terdapat indikasi ketidakpatuhan. Apabila SP2DK diabaikan, kasus dapat berkembang menjadi pemeriksaan pajak menyeluruh. Proses pemeriksaan ini tidak hanya menyita waktu dan biaya, tetapi juga dapat mengganggu kegiatan operasional. Jika kemudian ditemukan ketidaksesuaian dalam laporan keuangan, perusahaan berisiko mengalami koreksi pajak tambahan maupun tuduhan lebih berat terkait tindak pidana perpajakan.
Dampak ketidakpatuhan juga menyentuh ranah reputasi. Perusahaan yang memiliki catatan buruk dalam kepatuhan pajak berisiko kehilangan kepercayaan mitra bisnis, investor, maupun lembaga keuangan. Dalam banyak kasus, kepatuhan pajak menjadi syarat penting untuk memperoleh izin usaha baru, memperpanjang perizinan, maupun mengakses kredit perbankan. Oleh karena itu, kegagalan melaporkan SPT dengan benar dapat menurunkan daya saing sekaligus melemahkan kredibilitas perusahaan di pasar.
Untuk menghindari implikasi tersebut, pelaporan SPT Badan sebaiknya dilakukan tepat waktu dengan memanfaatkan fasilitas elektronik seperti e-Filing dan e-SPT. Teknologi ini memungkinkan pelaporan yang lebih mudah, cepat, dan akurat. Perusahaan juga disarankan memiliki sistem pengingat internal untuk jadwal pelaporan dan, bila perlu, menggunakan jasa konsultan pajak guna memastikan kepatuhan. Langkah-langkah preventif ini penting agar risiko administratif, finansial, hukum, maupun reputasi dapat dihindari sejak awal.
Dengan demikian, tidak melaporkan SPT Badan dengan benar dan tepat waktu bukanlah kesalahan administratif biasa, melainkan pelanggaran serius yang menimbulkan implikasi hukum, finansial, dan reputasi. Kewajiban ini adalah bagian integral dari kontribusi badan usaha dalam menjaga stabilitas fiskal negara sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap dunia usaha di Indonesia.
baca selengkapnya https://www.gpkonsultanpajak.com/apa-beda-spt-tahunan-badan-dan-spt-masa.html
